LARANTUKA, AKSARANEWS.NET – Project Midwifery Education NTT: Adaptation and Resilience (MENTARI) di Flores Timur tidak berhenti pada kegiatan kick off. Setelah penandatanganan komitmen, perhatian diarahkan pada rencana tindak lanjut (RTL) agar hasil diskusi dapat diterapkan di lapangan.
MENTARI merupakan program yang dijalankan Asosiasi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND) melalui Program Hibah Australia-Indonesia Institute (AII), dengan dukungan Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia dan bekerja sama dengan Queensland University of Technology (QUT).
Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen, sebelumnya resmi membuka Kick Off Project MENTARI di Hotel Sunrise, Larantuka, Senin (31/8/2026). Program ini ditujukan untuk memperkuat kesiapan bidan dan fasilitas kesehatan dalam menghadapi bencana serta dampak perubahan iklim.
Ketua AIPKIND, Dra. Jumiarni Ilyas, M.Kes., dalam sambutannya mengatakan, bidan di Flores Timur terus berupaya memberikan akses dan pelayanan kesehatan kepada perempuan, ibu hamil, ibu bersalin, bayi, anak, remaja, serta masyarakat di tengah kondisi geografis dan akses yang tidak mudah.
“Kita belajar banyak dari teman-teman tenaga kesehatan, khususnya para bidan di Flores Timur, yang terus berjuang memberikan akses dan pelayanan kepada perempuan, ibu hamil, ibu bersalin, bayi, anak, remaja, serta masyarakat di tengah kondisi geografis dan akses yang tidak mudah,” kayatanya melalui daring.
“Keterbatasan akses, jalan yang terputus, maupun komunikasi yang sulit tidak menghentikan upaya mereka untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Ini menjadi gambaran nyata bahwa dalam kondisi apa pun, bidan tetap hadir dan berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” lanjutnya.
Dalam pemaparan hasil baseline assessment, Technical Advisor MENTARI Project, Cesa Septiana, turut menggambarkan kondisi layanan KIA dan kesehatan reproduksi di hunian sementara (huntara).
“Kondisi layanan KIA Kespro di Huntara memang belum ideal: dua ruangan melayani tiga dusun sekaligus, dan sebagian ibu berjalan kaki tiga puluh sampai empat puluh menit,” ungkapnya.
“Ada pula alat yang cepat berkarat karena kualitas air. Namun izinkan kami menyampaikan satu hal penting: di kawasan hunian sementara, layanan tetap berjalan, dan itu karena bidan dan kader menempuh cara-cara tambahan, termasuk kunjungan rumah untuk mendekatkan layanan kepada ibu.”
“Dan sepanjang Januari hingga Agustus 2026 tidak ada kematian ibu yang dilaporkan di kabupaten ini,” ujar Septiana.
Setelah kick off, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang melibatkan unsur pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Diskusi tersebut dipandu langsung Project Director Program MENTARI, Mitra Kadarsih.
Kadarsih mengatakan, pertemuan lintas pihak tersebut menghasilkan sejumlah catatan penting. Salah satunya, Flores Timur sebenarnya telah memiliki perangkat regulasi yang berkaitan dengan penanganan bencana.
“Dan satu hal yang menjadi penting bahwa ternyata perangkat-perangkat regulasi itu sudah ada,” ujarnya.
Menurut Kadarsih, pekerjaan berikutnya adalah membuat berbagai aturan tersebut lebih mudah diterapkan. Sosialisasi saja dinilai belum cukup tanpa simulasi atau drill yang mendekati kondisi nyata.
“Jadi perlu ditambah dengan drill, simulasi kasus yang mendekati realita sehingga semua pihak paham harus berkontribusi apa dan pembagian perannya,” kata Kadarsih.
Dari diskusi tersebut, kebutuhan akan petunjuk teknis yang konkret dan mudah dipahami menjadi salah satu RTL utama. Petunjuk itu akan memperjelas alur kerja, koordinasi antar-OPD, hingga respons bidan ketika terjadi bencana atau situasi krisis.
Untuk menjaga kerja bersama tetap berjalan, MENTARI juga akan mendorong regular meeting dalam tatanan multistakeholder. Pertemuan tersebut dapat dilakukan secara semesteran maupun quarterly.
“Untuk RTL kerja kolaboratif di tatanan multistakeholder ini yang sudah terjadi ini nanti di dalam project ini kita akan mendorong regular meeting ini bisa semesteran, bisa quarterly,” ungkapnya.
Kadarsih mengatakan, penyusunan petunjuk teknis tidak perlu menunggu terlalu lama. Bahkan, rancangan awal alur teknis ditargetkan dapat disiapkan sebelum program berjalan selama 12 bulan.
“Jadi, artinya kita perlu kejar kalau perlu sebelum 12 bulan ya draft awal alur teknis ini bisa jadi gitu,” tambahnya.
Jika rancangan tersebut selesai pada awal tahun depan, kata Kadarsih, alur tersebut dapat terlebih dahulu diuji coba sebelum nantinya ditetapkan menjadi peraturan di Flores Timur.
RTL ini dinilai penting karena MENTARI ingin menggeser pola penanganan yang selama ini cenderung reaktif menjadi lebih siap sejak awal. Kesiapsiagaan, perencanaan, dan adaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi kondisi iklim yang semakin tidak menentu.
“Jadi kita pengen membawa mundur ke belakang ke siapsiagaan perencanaan dan juga adaptasi,” terang Kadarsih.
Peran bidan menjadi salah satu perhatian utama dalam pendekatan tersebut. Bidan tidak hanya dituntut siap memberikan layanan ketika bencana terjadi, tetapi juga mampu membantu masyarakat beradaptasi dengan dampak perubahan iklim.
Kadarsih mengatakan, para bidan sebenarnya telah melakukan berbagai upaya secara kolektif. Namun, upaya tersebut belum sepenuhnya terinstitusionalisasi sehingga perlu diperkuat melalui sistem dan mekanisme yang lebih jelas.
“Ternyata teman-teman bidan itu sudah melakukan upaya-upaya kolektif tapi sayang saja itu tidak terinstituonal dengan baik,” pungkasnya.
Dengan RTL berupa pertemuan rutin dan penyusunan petunjuk teknis, MENTARI tidak berhenti pada forum diskusi. Hasil pembahasan bersama akan diterjemahkan menjadi pola kerja yang dapat diterapkan saat Flores Timur menghadapi bencana maupun dampak perubahan iklim. (Tino)
