Lewoleba, Aksaranews.Net – Pemerintah Kabupaten Lembata menggelar Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, di Aula Palm Indah, Lewoleba, Kecamatan Nubatukan, Senin,(27/3/2023).
Pada Forum itu, Penjabat Bupati Marsianus Jawa meminta semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk fokus pada 8 prioritas pembangunan.
Kita fokus pada Delapan Prioritas Pembangunan. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, maka kerja kita di tahun 2024 semakin berat. Karena itu saya minta semua SKPD untuk lebih fokus pada delapan prioritas pembangunan,” tegas Penjabat Bupati Lembata, Marsianus Jawa dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Paskalis Ola Tapobali.
Dijelaskan, ke delapan prioritas pembangunan itu adalah, pertama, peningkatan kualitas pelayanan dasar dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Kedua, penanggulangan kemiskinan ekstrim dan stunting. Ketiga, peningkatan ketahanan terhadap bencana. Keempat, peningkatan produktivitas sektor basis dalam mewujudkan ketahanan ekonomi. Kelima, pembangunan sumber daya manusia unggul. Keenam, peningkatan tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif.
Ketujuh, peningkatan daya saing daerah dengan mendorong perkembangan sektor sekunder dan tersier serta investasi daerah. Dan yang kedelapan, pelaksanaan Pemilu yang aman dan tertib. “Itulah gambaran kerja kita di tahun 2024,” tegas Marsianus.
Dia berharap semua fokus pada delapan prioritas pembangunan ini, dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lembata Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lembata Tahun 2023-2026 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga semua program dan kegiatan yang dihasilkan nanti benar-benar tepat sasaran.
Marsianus juga mengingatkan agar penyusunan RKPD tahun 2024 harus lebih cermat dan terintegratif, serta mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat Lembata secara tepat guna dan tepat sasaran.
Hal senada juga diungkapkan Ketua DPRD, Petrus Gero. Ia menegaskan kepada para Kepala Desa bahwa berdasarkan hasil koordinasi terakhir dengan Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa (ADD) tetap 10 persen dari dana transfer umum yaitu dari DAU dan dana bagi hasil yang belum ditentukan peruntukannya. “Jadi DAU itu bulat-bulat harus dihitung sepuluh persen,” ujar Gero.
Karena itu, Petrus Gero menyarankan supaya ada pembicaraan yang lebih mendalam lagi antara Pemerintah, DPRD, dan juga dengan para Kepala Desa. Artinya, perlu pembicaraan lebih teknis mendahului perubahan supaya para kepala desa dapat merumuskan perencanaan anggaran pada APBDes setiap desa.
Dia juga menyentil ketat dan begitu banyak aturan, sehingga perlu ditinjau kembali struktur organisasi perangkat daerah. Ia menghendaki adanya kebijakan baru struktur organisasi perangkat daerah yang disesuaikan, dengan tetap merujuk pada Peraturan Pemerintah terkait struktur organisasi Perangkat Daerah.
“Hendaknya kita juga bisa melakukan peninjauan kembali untuk bagaimana melihat kondisi kita dengan keterbatasan kemampuan fiskal daerah,” saran Ketua DPRD Lembata.
Terkait PAD, ia menjelaskan, di tahun 2023 ini Kabupaten Lembata memiliki kekuatan lokal yakni PAD sebagai penopang dalam membangun daerah sebesar Rp 53 miliar. Ini merupakan sebuah kekuatan anggaran pembangunan yang masih lebih baik dibandingkan Kabupaten Flores Timur yang berada di bawah sebesar Rp 43 miliar.
Untuk itu, dia mengharapkan seluruh pimpinan dan staf organisasi perangkat daerah yang memiliki objek terhadap pajak dan retribusi daerah, agar bersatu hati merubah cara untuk melakukan pembayaran dengan online sistem ataupun menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC).
Dengan menggunakan sistem pembayaran seperti ini, dia yakin akan sangat membantu semua kita dalam menekan angka kebocoran yang ada pada retribusi maupun pajak daerah.
“Saat ini kerjasama sedang dibangun dan juga kita sudah memanggil pihak Bank NTT untuk melakukan demo di lembaga DPRD dan menghadirkan juga pemerintah daerah. Kita berupaya mendorong agar secepatnya pembayaran dengan sistem online dapat dilaksanakan mulai tahun ini,” tegas Ketua Golkar Lembata.
Pembukaan Musrembang itu ditutup dengan penandatangan komitmen dan foto bersama, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Ketua DPRD Lembata dan Sekretaris Daerah serta pemateri lainnya.
Hadir juga Wakil Ketua dan anggota DPRD Lembata, Sekda Paskalis Ola Tapobali bersama Staf Ahli Bupati dan para Asisten Setda, Unsur Forkopimda, Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappelitbangda Pemprov NTT, Sherley Sicilia Wila Huky, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Lembata dan juga para Kepala OPD, para Camat, Lurah dan Kepala Desa serta tokoh masyarakat.(PROKOPIM SEKDA LEMBATA)
