LEWOLEBA, AKSARANEWS.NET – Sebanyak 255 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Kabupaten Lembata mendapat kepastian untuk tetap bekerja setelah masa perjanjian kerja satu tahun berakhir.
Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq memastikan masa kerja mereka diperpanjang satu tahun sesuai ketentuan yang berlaku. Kepastian itu disampaikan Bupati saat bertemu dengan para PPPK Paruh Waktu di Ruang Rapat Bupati Lembata, Kamis, 24 September 2026.
Ia mengatakan, selama memimpin Lembata bersama Wakil Bupati H. Muhamad Nasir, pihaknya tidak akan memberhentikan PPPK Paruh Waktu sepanjang regulasi memungkinkan dan mereka tidak melakukan pelanggaran.
“Sebagai pemimpin daerah, saya pastikan kalian tetap bekerja,” kata Bupati Lembata.
Bupati juga membuka kemungkinan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PPPK Paruh Waktu. Ia meminta Asisten III Bidang Administrasi Umum Yohanes Berchmans Daniel Dai dan Kepala BKPSDM Lembata Said Kopong menelaah ketentuan hukum yang memungkinkan pemerintah daerah memberikan TPP kepada mereka.
“Saya ingin setiap tenaga yang bekerja di lingkup Pemerintah Kabupaten Lembata bisa menikmati TPP secara bersama-sama, tidak ada yang terlupakan,” ujarnya.
Keinginan Bupati ini apabila terwujud, ia meminta hanya satu yakni loyalitas dan kinerja. Para PPPK Paruh Waktu diminta bekerja disiplin, tulus dan profesional serta memahami arah pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah daerah.
Menurut Bupati, pemerintahan bersama Wakil Bupati Nasir tidak sedang mengejar pembangunan yang sekadar terlihat secara fisik. Fokus utama diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat melalui sektor Nelayan, Tani dan Ternak.
Peningkatan produksi pertanian dan peternakan, ketersediaan pupuk dan benih, perluasan lahan serta dukungan sarana produksi bagi nelayan disebut sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan.
“Monumen yang dimaksud itu adalah produksi jagung naik, ayam naik, kita mau swasembada daging, luas lahan meningkat, pendapatan ekonomi naik,” kata Bupati Kanis sekaligus menegaskan keberhasilan pemerintah itu ada.
Ia juga meminta PPPK ikut menjelaskan program pemerintah kepada masyarakat. Setiap perangkat daerah, kata Bupati, harus terbuka menyampaikan kegiatan dan capaian pembangunan agar masyarakat mengetahui kerja pemerintah.
“Setiap kegiatan itu harus diberitakan agar masyarakat tahu bahwa pemerintah sedang bekerja,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Bupati turut menyinggung persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang hingga kini belum sepenuhnya terurai.
Menurut Bupati, persoalan tersebut berkaitan dengan sejumlah kendala di hulu, seperti transportasi BBM yang masih menggunakan kapal kayu berkapasitas sekitar lima ton, Jober yang beluma berfungsi, serta SPBU di Desa Merdeka yang belum berjalan.
Namun demikian, pemerintah daerah, kata Bupati Kanis, terus mengupayakan pembenahan distribusi, termasuk memperjuangkan pengalihan transportasi BBM dari kapal kayu ke kapal besi. Ia meminta PPPK ikut mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan penjualan BBM yang bertentangan dengan ketentuan.
Bupati Kanis Tuaq mengakui keterbatasan fiskal masih menjadi tantangan pemerintah daerah. Namun, ia meminta seluruh aparatur tidak menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan untuk mengurangi kualitas pelayanan.
“Perdalam pemahaman tentang visi dan misi pemerintah daerah. Bekerjalah dengan baik, bekerja dengan rajin, dan tunjukkan kinerja kalian,” pesan pungkas Bupati Lembata. (Prokompimkablembata)
