LEMBATA, AKSARANEWS.NET – Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lembata lumpuh. Lima unit kendaraan operasionalnya rusak semua. Ironisnya, uang perbaikan “belasan juta” sudah keluar, tapi mobil tetap nangkring di bengkel.
Pertanyaannya sederhana: kalau bencana datang besok, BPBD mau pakai apa?
Dilansir dari Indonesiasurya.com Kepala BPBD Lembata Andris Koban menjelaskan ada 2 Picup – 1 di antaranya oli bocor, 1 Mobil tangki air yang mogok di Ile Ape, 1 Rancer Double Cabin sudah cukup lama menginap di bengkel dan 1 Panther oli bocor. Ini aset hibah pusat, tapi surat-suratnya tidak jelas
Dari 5 unit itu, hanya 1 yang jalan. Sisanya? Dititipkan bengkel dan kebingungan.
“Kami ini tangani bencana jadi mesti siap siaga. Tapi kalau staf duduk hanya minum, karaoke bahkan judi mau bagaimana?” ketus Andris
Pukulan keduanya ada di uang. Andris mengaku sudah mengucurkan “belasan juta” dari uang kantor untuk memperbaiki rancer double cabin. Hasilnya nihil. Mobil belum keluar.
“Belasan juta” tanpa nota rinci, tanpa progres jelas, dan tanpa kendaraan yang bisa dipakai. Di tengah itu, warga Lembata masih bergulat dengan krisis air bersih. Mobil tangki yang seharusnya jadi tumpuan justru rusak.
Lebih parah lagi, mobil Panther hibah dari pusat mandek karena dokumennya tidak beres. Andris menuding “teman-teman yang diberi peran urus hibah tidak gunakan peran mereka secara baik”.
Artinya, aset negara miliaran rupiah berpotensi bermasalah hukum hanya karena kelalaian administrasi.
Bagi warga, alasannya sudah basi. Rusak karena usia, rusak karena tidak dirawat. Tapi kalau uang perbaikan sudah dikucurkan dan hasilnya nol, maka ini bukan lagi soal teknis.
“Kalau ada anggaran yang dikeluarkan tapi kendaraan belum juga bisa beroperasi, orang bisa berpersepsi jangan-jangan uang untuk perbaiki kendaraan dipakai untuk hal lain,” ujar salah satu warga.
Masyarakat hanya punya satu permintaan: jangan ada korupsi di lembaga yang tugasnya menyelamatkan nyawa orang.
Sampai berita ini ditulis, BPBD Lembata belum mempublikasikan rincian penggunaan “belasan juta” tersebut. Publik berhak tahu: berapa, untuk mobil apa, bengkel mana, dan kenapa belum selesai.
Lembaga penanggulangan bencana tanpa kendaraan operasional ibarat pemadam kebakaran tanpa selang. Saat bencana datang, yang terbakar bukan hanya rumah warga, tapi juga kepercayaan publik.
