Aliansi Suara Fatbar mengambil bagian dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Fatuleu Barat yang digelar pada Selasa, 3 Maret 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Desa Poto, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan dihadiri berbagai unsur pemerintahan serta elemen masyarakat.
Turut hadir dalam forum perencanaan tahunan tersebut Camat Fatuleu Barat, Kapus Poto, DPRD Kabupaten Kupang, Danramil Sulamu, Kapolsek Fatuleu, perwakilan Baperda, BPBD, Dispenduk, Dinas PUPR, para kepala sekolah se-Kecamatan Fatuleu Barat, lima kepala desa di wilayah Fatuleu Barat, tokoh masyarakat, aktivis, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah Kabupaten Kupang. Kehadiran berbagai pihak ini menunjukkan pentingnya Musrenbang sebagai wadah menyerap aspirasi dan menyusun prioritas pembangunan daerah.
Dalam forum tersebut, Koordinator Aliansi Suara Fatbar, Justus Petrus Karma, menyampaikan tiga persoalan utama yang hingga kini masih menjadi keluhan masyarakat Desa Poto dan belum tertangani secara optimal dari tahun ke tahun.
Isu pertama yang disoroti adalah kondisi Sungai Sumlili yang sebelumnya telah dilakukan normalisasi pada 6 Februari 2026. Namun, menurut Justus, hasil pekerjaan tersebut kembali rusak akibat derasnya arus sungai. Ia menilai proses normalisasi yang dilakukan belum maksimal, sehingga bagian sungai yang telah dikerjakan kembali terputus.
Kondisi ini dikhawatirkan akan berdampak serius terhadap akses jalan penghubung Fatuleu Barat–Amfoang yang merupakan jalan provinsi. Jika akses tersebut terputus, aktivitas dan mobilitas masyarakat tentu akan sangat terganggu.
Oleh karena itu, Justus mendesak pemerintah desa, kecamatan, hingga pemerintah Kabupaten Kupang agar segera melakukan penanganan lanjutan, termasuk pemasangan bronjong kawat sebagai solusi penguatan tebing sungai.
Permasalahan kedua yang diangkat adalah belum dinormalisasinya Sungai Oelakobis dan Sungai Nek’oni yang kerap meluap dan merendam permukiman warga di RT 002, 003, dan 004 Dusun I Bonatama sejak tahun 2020 hingga Maret 2026.
Justus mengungkapkan bahwa masyarakat telah berulang kali menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah Desa Poto, namun belum mendapatkan tindak lanjut yang jelas. Bahkan, pada 25 Februari 2026, Aliansi Suara Fatbar bersama sejumlah warga sempat bertemu dengan pemerintah desa untuk membahas rencana normalisasi kedua sungai tersebut. Akan tetapi, hingga 3 Maret 2026, pihak aliansi mengaku belum menerima informasi lanjutan terkait realisasi penanganan.
Meski demikian, Justus yang juga merupakan alumni Universitas Muhammadiyah Kupang tetap memberikan apresiasi kepada Camat Fatuleu Barat, Ayub Anzgar Manafe, S.STP, atas respons cepatnya dalam menanggapi berbagai aduan yang disampaikan oleh masyarakat melalui aliansi.
Isu ketiga yang menjadi perhatian adalah kebutuhan pembangunan satu unit menara pemancar (tower) jaringan telekomunikasi di Desa Poto. Justus menilai kondisi jaringan internet di desa tersebut sangat memprihatinkan, terlebih Desa Poto merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Fatuleu Barat. Ia membandingkan dengan beberapa desa lain seperti Desa Kalali, Naitae, Nuataus, dan Tuakau yang sudah menikmati akses jaringan internet yang lebih baik.
Menurutnya, Desa Poto justru terkesan kurang diperhatikan, padahal memiliki peran strategis sebagai pusat kecamatan. Ia juga menyinggung bahwa pada tahun 2021 sempat dibangun tower di kantor camat Fatuleu Barat, namun saat ini tidak lagi berfungsi secara maksimal.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kepala Desa Poto, Melki Sedek Petang, usai kegiatan Musrenbang bertemu langsung dengan Koordinator Aliansi Suara Fatbar. Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Camat Fatuleu Barat dan berkomitmen dalam minggu berjalan akan turun langsung melakukan normalisasi di Sungai Nek’oni dan Oelakobis yang kerap meluap ke permukiman warga Dusun I Bonatama.
Sementara itu, Camat Fatuleu Barat menegaskan bahwa pihaknya akan terus menjalin koordinasi dengan dinas-dinas terkait di Kabupaten Kupang guna memastikan langkah normalisasi sungai dapat segera direalisasikan.
Justus berharap sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten dapat memberikan solusi konkret atas berbagai persoalan yang dikeluhkan masyarakat.
Melalui forum Musrenbang ini, Aliansi Suara Fatbar berharap seluruh aspirasi yang disampaikan tidak hanya menjadi catatan semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti demi keselamatan, kenyamanan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Poto dan sekitarnya.
