KUPANG, AKSARANEWS.NET – Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar Rapat Kerja bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se – NTT di Kupang 6 – 8 September 2024.
Gakkumdu Provinsi serta Kabupaten/Kota yang hadir dalam rapat kerja ini yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan yang mempunyai kewenangan dalam penindakan tindak pidana Pemilu (TPP), yang tentunya dalam pelaksanaan harus selaras dan sinergi dalam penanganan baik Pemilu maupun Pemilihan.
Gakkumdu Lembata hadir, Indah Purnama Dewi selaku Pembina, Kornelis Nama Lamapaha, Muhamad Risal Hidayat dan Hermanus Topi selaku Anggota.
Kompol Edy, SH. MH selaku Kasubditkamneg Polda NTT dalam arahannya menyampaikan bahwa Kepolisian Daerah NTT dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 terus meningkatkan kemampuan dalam penyidikan tindak pidana Pemilu/Pemilihan.
“Kepolisian sangat siap menghadapi Pilkada. Kedepan pelatihan akan dilakukan untuk Kasat Reskrim. Untuk Gakkumdu pertemuan rutin harus selalu dilakukan dalam rangka untuk menyatukan persepsi” Katanya.
Dia menambahkan bahwa proses Pilkada sedang berlangsung dan momentum hari ini harus digunakan sebaik mungkin dengan harapan outputnya dapat diimplementasikan dalam penanganan di wilayah masing-masing.
“Sebagai wasit kita harus berintegritas dan berkompetensi dalam melakukan pekerjaan kita agar Pemilihan berlangsung LUBER JURDIL”. Kompol Edi menambahkan.
Sedangkan arahan dari Kejaksaan Tinggi NTT oleh Arwin Adinata, SH. MH selaku Koordinator Aspidum menyampaikan terkait pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang hampir mencapai puncaknya yakni pelantikan Presiden dan Wakil Presiden namun tahapannya sudah saling beririsan dengan Pilkada.
“Dengan Raker ini, harapan baik Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dapat menyelaraskan dan mensinergikan agar memiliki kesepahaman yang sama dalam manghadapi tindak pidana yg terjadi”. Demikian harapan dari Kejaksaan.
Dari unsur Bawaslu NTT, pada kesempatan ini Amrunoer Muh. Darwan selaku Anggota
Menekankan bahwa Pillkada kontestasinya sangat tinggi sehingga berpotensi pada gesek – gesekan yang mungkin terjadi antar pasangan calon dan tim.
“Harapannya kita bisa memberikan pemahaman yang baik dalam berdiskusi sehingga banyak hal dapat kita peroleh.
Pola kerja yang sudah dibangun bukan hanya mempertimbangkan aspek sosial tapi juga harus punya pola pikir, pemahaman dan kemauan yg sama. Dan terhadap Launching PKP harus menjadi panduan kita, karena NTT masuk urutan pertama tertinggi di Indonesia dengan 9 indikator kerawanan. Ini menjadi pedoman kita karena penindakan dan pencegahan harus sama-sama dilakukan secara maksimal” Demikian Kordiv P2H Bawaslu NTT.
Selesai seremonial pembukaan, Anggota Bawaslu Provinsi NTT, Melpi Minalria Marpaung menyampaikan terkait Pemetaan Kerawanan Pemilihan Tahun 2024 untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Tingkat Nasional. (AA/HBL)
