LEWOLEBA, AKSARANEWS.NET – SPBU 51 Tanatreket di Lembata menerapkan pelayanan yang mengutamakan konsumen pengguna akhir (end user) dan menolak pembelian BBM bersubsidi menggunakan jeriken, rekomendasi, maupun barcode yang tidak sesuai dengan kendaraan.
Pengelola SPBU 51 Tanatreket, Michael Tanudiredjo, menegaskan kebijakan itu untuk memastikan BBM bersubsidi benar-benar diterima mereka yang berhak dan tidak habis terserap pengecer.
“Kalau kita tidak melayani jeriken atau rekomendasi itu, otomatis setelah mengisi BBM konsumen langsung jalan. Semuanya lancar, semua merata, semua dapat,” ungkap Michael.
SPBU tersebut menjalankan SOP Pertamina, termasuk kewajiban barcode. Jika barcode tidak sesuai dengan kendaraan yang datang, petugas wajib menolak pelayanan.
“Kalau ada barcode tetapi mobilnya lain, itu fatal. Harus mobilnya ada barcode dan sesuai. Kami tidak segan-segan mengeluarkan jika ditemukan kejadian seperti itu,” tegasnya.
Michael mengakui ketegasan itu kadang membuat konsumen marah. Namun ia memilih konsisten karena menyangkut kepercayaan Pertamina dan izin usaha.
“Kalau kita tidak profesional, bisa-bisa izin kita dicabut. Kita harus konsisten,” katanya.
Untuk mencegah penyimpangan, SPBU ini menggunakan sistem digitalisasi Pertamina. Dispenser dilengkapi modem yang terkoneksi langsung dengan Pertamina, sehingga transaksi, stok, dan CCTV terpantau secara daring.
“Apa yang saya jual hari ini, Pertamina tahu langsung. Semuanya online. Stok saya pun mereka tahu,” jelas Michael.
Terkait pengecer, Michael tidak melarang pembelian untuk membantu wilayah jauh dari SPBU. Syaratnya, pembelian tidak boleh sampai menghabiskan stok.
“Kalau mau bantu jual ke tempat jauh silakan. Kalau beli hingga stok habis, saya tidak mau,” ujarnya.
“Uang berbicara untuk membeli BBM subsidi. Tetapi ketika pengguna akhir datang membeli, BBM sudah tidak ada. Itu yang tidak boleh terjadi,” tambahnya.
Selain pelayanan, kehadiran SPBU 51 Tanatreket menyerap belasan tenaga kerja dari Desa Baopana, Merdeka, dan Lamatuka. Mikael juga memberi peringatan tegas kepada operator yang melanggar aturan.
“Kalau ada yang ketahuan melakukan pelanggaran, itu hari terakhir bekerja,” ungkapnya.
Kebijakan ini hadir di tengah persoalan distribusi BBM di Lembata yang tak kunjung tuntas sejak kabupaten ini berdiri pada 1999. Antrean panjang, penjualan lewat pengecer, hingga persoalan transportasi laut terus berulang.
Michael mengaku masih fokus membenahi operasional SPBU dan belum masuk ke urusan transportir atau kapal tanker.
“Kita berusaha melayani yang terbaik. Kami perlu saran dan masukan. Semoga niat baik saya ini bermanfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

















