LEWOLEBA, AKSARANEWS.NET – Telkomsel menargetkan konektivitas internet di Kabupaten Lembata kembali normal pada 1 November 2026 setelah gangguan jaringan yang berlangsung hampir sebulan akibat putusnya Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) di perairan sekitar 15–16 kilometer dari Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.
Target pemulihan tersebut disampaikan Paskalis Leki, Manager Infrastruktur Listrik Flores yang mewakili Telkomsel, saat melakukan audiensi dengan Wakil Bupati Lembata H. Muhamad Nasir di Rumah Jabatan Wakil Bupati, Lamahora, Lewoleba, Kamis (22/10/2026). Pertemuan itu turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata, Petrus Demon.
Paskalis menjelaskan, putusnya kabel laut menyebabkan jalur komunikasi data dari Lembata menuju jaringan di luar pulau terganggu. Untuk menjaga layanan tetap berjalan, Telkomsel mengaktifkan jalur alternatif menggunakan sistem radio. Namun, kapasitas jaringan cadangan tersebut belum mampu menampung seluruh kebutuhan komunikasi masyarakat secara optimal.
“Dengan putusnya kabel laut ini, sistem komunikasi atau jaringan internet dari Pulau Lembata ke arah luar terputus. Kami sudah berupaya mengaktifkan sistem radio yang ada di Lembata, tetapi kapasitasnya terbatas sehingga belum bisa melayani seluruh jaringan secara penuh,” kata Paskalis.
Ia menyampaikan, Telkom Group telah menyiapkan kapal khusus untuk melakukan perbaikan dan penyambungan kabel laut. Kapal tersebut dilaporkan telah bergerak dari Kalimantan dan berada di perairan antara Jawa dan Bali. Berdasarkan jadwal yang disampaikan kepada pemerintah daerah, kapal itu diperkirakan tiba di Lembata pada 25 Oktober 2026.
Setelah kapal tiba, pekerjaan perbaikan dan penyambungan kabel ditargetkan dapat diselesaikan pada 31 Oktober 2026, sehingga jaringan diharapkan kembali normal pada 1 November 2026. Meski demikian, target tersebut masih bergantung pada pelaksanaan pekerjaan teknis di lapangan.
Gangguan yang berkepanjangan ini telah memengaruhi aktivitas masyarakat, pelayanan pemerintahan, serta pelanggan yang bergantung pada konektivitas internet untuk bekerja, berkomunikasi, mengakses informasi, dan menjalankan kegiatan ekonomi.
Wakil Bupati Lembata H. Muhamad Nasir menegaskan, pemerintah daerah memandang persoalan ini sebagai masalah serius karena konektivitas digital telah menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, terlebih bagi Lembata sebagai kabupaten kepulauan.
“Dengan hilangnya sinyal dan terganggunya jaringan internet di Lembata, pelayanan pemerintahan maupun aktivitas konsumen sangat terdampak,” ujar Wabup Nasir.
Ia mengungkapkan, sebelum audiensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Lembata telah menyurati Telkomsel untuk meminta penjelasan mengenai gangguan jaringan yang terjadi.
Namun, menurut Wabup Nasir, hingga pertemuan berlangsung, pemerintah daerah belum menerima surat resmi dari pihak Telkomsel yang menjelaskan penyebab, perkembangan penanganan, maupun target pemulihan gangguan tersebut.
Nasir mengaku selama ini memperoleh informasi mengenai persoalan itu melalui pemberitaan media. Karena itu, ia menilai komunikasi resmi antara penyedia layanan dan pemerintah daerah merupakan hal penting, terutama ketika gangguan berdampak luas terhadap pelayanan publik dan kehidupan masyarakat.
Meski menyampaikan keberatan atas minimnya informasi resmi yang diterima pemerintah daerah, Wabup mengapresiasi kehadiran perwakilan Telkomsel yang memberikan penjelasan langsung mengenai kondisi teknis dan rencana pemulihan jaringan.
Menurut penjelasan yang diterimanya, gangguan kabel laut kali ini terjadi di lokasi yang sama dengan insiden pada 2022. Pada kejadian sebelumnya, pemulihan juga membutuhkan waktu sekitar satu bulan.
“Karena kejadian ini sudah berulang di lokasi yang sama, perlu ada kajian terhadap penggunaan teknologi dan sistem perlindungan jaringan yang lebih baik. Jangan sampai masyarakat kembali mengalami gangguan berkepanjangan ketika insiden serupa terjadi,” tegas Wabup Nasir.
Ia meminta Telkomsel dan Telkom Group tidak hanya berfokus pada penyambungan kabel yang putus, tetapi juga menyiapkan sistem mitigasi yang mampu menjaga konektivitas Lembata apabila jalur utama kembali mengalami gangguan.
Menanggapi kebutuhan tersebut, Paskalis menyampaikan bahwa pihaknya telah merancang langkah antisipasi berupa peningkatan kapasitas sistem radio yang saat ini digunakan sebagai jalur alternatif. Peningkatan kapasitas itu diharapkan dapat memperluas kemampuan jaringan cadangan dalam melayani kebutuhan masyarakat ketika kabel laut mengalami gangguan.
Namun, rencana peningkatan kapasitas tersebut belum disertai penjelasan mengenai jadwal pelaksanaan, besaran kapasitas yang akan ditambahkan, maupun target layanan minimum yang dapat dipertahankan apabila kabel laut kembali terputus.
Terkait kemungkinan kompensasi atau kebijakan bagi pelanggan yang terdampak, Paskalis menyatakan bahwa hal tersebut berada pada ranah kebijakan dan akan disampaikan melalui pihak terkait di Telkom Group. Ia menegaskan, penjelasan yang diberikannya dalam audiensi tersebut terbatas pada aspek teknis dan proses pemulihan jaringan.
Dengan demikian, persoalan yang kini menjadi perhatian bukan hanya kepastian pemulihan jaringan pada awal November, melainkan juga transparansi informasi kepada pemerintah daerah, kejelasan tanggung jawab pelayanan kepada pelanggan, serta kesiapan infrastruktur cadangan untuk mencegah gangguan serupa melumpuhkan konektivitas Lembata dalam waktu lama.
Di akhir penjelasannya, Paskalis menyampaikan permohonan maaf dari Telkom Group atas gangguan konektivitas yang telah menghambat aktivitas masyarakat Lembata.
Pemerintah Kabupaten Lembata kini menunggu realisasi target pemulihan yang telah disampaikan. Kepastian jadwal perbaikan, komunikasi terbuka, dan penguatan sistem cadangan menjadi hal penting agar masyarakat tidak terus menanggung dampak gangguan jaringan yang berulang. Prokompim Lembata
