SUMBA BARAT DAYA, AKSARANEWS.NET – Aktivis muda Nusa Tenggara Timur asal Sumba, Martinus Jaha Bara, menyampaikan tanggapan tegas terkait tindakan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang melarang pedagang Warna SBD untuk berjualan secara keliling. Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam, terutama dari sisi dasar hukum dan dampaknya terhadap masyarakat kecil.
Menurut Martinus, kepada media ini pada Kamis, 19 Februari 2026 dalam pesan Whatsapp meengatakan pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk melakukan penertiban demi menjaga ketertiban umum. Namun, kewenangan itu harus dijalankan berdasarkan aturan yang jelas, transparan, dan tidak merugikan hak dasar masyarakat untuk mencari nafkah.
“Negara menjamin setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jangan sampai aturan yang tidak jelas justru menjadi alat untuk menekan rakyat kecil yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidupnya,” ujarnya.
Kedudukan dan Kewenangan Satpol PP, Secara hukum, Satpol PP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menegakkan peraturan daerah (Perda) dan menyelenggarakan ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.
Selain itu, pelaksanaan tugas Satpol PP juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yang menegaskan bahwa Satpol PP bertugas menegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Artinya, setiap tindakan penertiban harus merujuk pada aturan daerah yang sah dan berlaku.
Martinus mempertanyakan, jika memang ada larangan berjualan keliling, Perda mana yang menjadi dasar hukumnya? Apakah sudah disosialisasikan dengan baik kepada masyarakat? Apakah ada solusi alternatif bagi pedagang yang terdampak?
“Kalau memang ada Perda yang melarang, maka harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai rakyat merasa ditindak tanpa tahu aturan apa yang mereka langgar,” tegasnya.
Hak Rakyat untuk Mencari Nafkah, Dalam perspektif konstitusi, hak untuk bekerja dan memperoleh penghidupan yang layak dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (2), yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Martinus menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah seharusnya berpihak pada pemberdayaan ekonomi rakyat kecil, bukan sebaliknya. Pedagang keliling umumnya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang mengandalkan pendapatan harian untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
“Kalau dilarang tanpa solusi, mereka mau makan apa? Pemerintah harus hadir sebagai pembina, bukan hanya sebagai penindak,” katanya.
Martinus menilai persoalan ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah daerah untuk melakukan koordinasi internal, khususnya dalam mengatur kinerja Satpol PP agar tetap profesional, humanis, dan sesuai dengan koridor hukum.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk, Menjelaskan secara terbuka dasar hukum larangan tersebut, Melakukan dialog dengan para pedagang, Menyediakan solusi alternatif, seperti penataan lokasi atau sistem perizinan yang jelas, Mengedepankan pendekatan persuasif daripada represif.
Menurutnya, penegakan aturan harus tetap menjunjung tinggi asas keadilan, proporsionalitas, dan kemanusiaan. Jangan sampai aturan yang tidak dipahami publik menimbulkan kesan bahwa rakyat kecil “ditindas secara halus” melalui regulasi yang tidak transparan.
Sebagai aktivis muda NTT–Sumba, Martinus berharap pemerintah daerah mampu menyeimbangkan antara penegakan ketertiban umum dan perlindungan hak ekonomi masyarakat. Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah yang sehat adalah pembangunan yang memberi ruang bagi rakyat untuk tumbuh dan mandiri.
“Kita ingin daerah ini tertib, tetapi juga adil. Jangan sampai ketertiban dibangun di atas kesulitan rakyat kecil. Pemerintah dan aparat harus menjadi pelindung, bukan sumber ketakutan,” pungkasnya.
Isu ini pun mendapat perhatian luas dari masyarakat, yang berharap adanya klarifikasi resmi dari pemerintah daerah agar polemik tidak berlarut-larut dan solusi terbaik dapat segera ditemukan demi kepentingan bersama…**MJB/AL
